“Dengan dukungan ini, sistem rujukan akan lebih efektif. Waktu tempuh bisa ditekan, dan penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat,”
[Direktur rumah sakit, dr. Andika Putra, SpPD, FINASIM, MHKes]
UPAYA pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang memasuki babak baru. Setelah sempat terpuruk akibat banjir besar yang melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat, kini sektor kesehatan mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyalurkan 11 unit ambulans guna mempercepat normalisasi layanan medis di wilayah tersebut.
Bantuan yang diserahkan pada Senin, 4 Mei 2026 ini bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari strategi pemulihan yang lebih terstruktur.
Fokusnya jelas; memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, merata, dan dapat diandalkan, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi akibat banjir.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam fase rehabilitasi pascabencana.
Pemerintah menilai bahwa tanpa sistem layanan kesehatan yang pulih, proses pemulihan sosial dan ekonomi akan berjalan lambat.
Dari total bantuan, 10 unit ambulans didistribusikan ke berbagai puskesmas, sementara satu unit lainnya diperkuat ke RSUD Muda Sedia.
Penempatan ini dirancang untuk memperkuat rantai layanan kesehatan, mulai dari tingkat dasar hingga rujukan, sehingga penanganan pasien dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, dr. Mustakim, M.Kes, Sp.DLP, menjelaskan bahwa dampak banjir terhadap fasilitas kesehatan cukup serius.
Selain merusak infrastruktur, bencana tersebut juga menghambat mobilitas tenaga medis dalam menjangkau pasien, khususnya di wilayah dengan akses terbatas.
“Ketika banjir terjadi, bukan hanya fasilitas yang terganggu, tetapi juga sistem layanan secara keseluruhan. Ambulans menjadi kebutuhan mendesak karena banyak wilayah yang sulit dijangkau,” ungkapnya.
Ambulans tersebut akan melayani sejumlah wilayah seperti Bandar Pusaka, Bendahara, Sungai Iyu, Banda Mulia, Kejuruan Muda, Simpang Kiri, Kota Kuala Simpang, Tamiang Hulu, dan Rantau.
Kawasan-kawasan ini memiliki karakter geografis yang menantang, sehingga keberadaan kendaraan medis yang memadai menjadi krusial.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, S.E.I., menilai bantuan ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat pemulihan layanan publik. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini adalah fasilitas vital. Pemanfaatannya harus tepat sasaran, terutama untuk kondisi darurat dan kebutuhan medis masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
Di tingkat nasional, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Agus Jamaluddin, SKM, M.Kes, menyampaikan bahwa distribusi ambulans ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ia menilai sinergi ini sebagai model yang efektif dalam mempercepat respons terhadap bencana.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan pemulihan tidak hanya terletak pada ketersediaan sarana.
Aspek administratif, seperti penyelesaian klaim pembiayaan layanan kesehatan, juga perlu menjadi perhatian serius.
“Pendanaan sudah tersedia dan prosedur telah disederhanakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan agar pelayanan tidak terhambat,” jelasnya
Selain itu, Agus menyoroti pentingnya konsistensi dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dalam penanganan bencana dinilai perlu dipertahankan di posisinya untuk menjaga kesiapsiagaan daerah.
Di sisi pelayanan rujukan, RSUD Muda Sedia menyambut positif tambahan armada tersebut.
Direktur rumah sakit, dr. Andika Putra, SpPD, FINASIM, MHKes, menyatakan bahwa ambulans baru akan meningkatkan kecepatan respons dalam menangani pasien, khususnya dari wilayah terpencil.
“Dengan dukungan ini, sistem rujukan akan lebih efektif. Waktu tempuh bisa ditekan, dan penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Bagi masyarakat, keberadaan ambulans bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian penting dari jaminan keselamatan. Dalam situasi darurat, kecepatan akses menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar.
Penyerahan ambulans ini sekaligus menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara komprehensif.
Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan sistem pelayanan publik kembali berjalan optimal.
Kini, Aceh Tamiang mulai menata ulang langkahnya. Di tengah tantangan yang masih ada, kehadiran ambulans menjadi simbol bahwa pemulihan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.
Jika upaya ini terus dijaga dengan komitmen dan pengawasan yang baik, Aceh Tamiang tidak hanya akan pulih, tetapi juga memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. [].
